Indeks Persepsi Korupsi-Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK-IKM) Agustus 2020

 Berikut hasil survey persepsi masyarakat berbasis elektronik terkait Indeks Persepsi Korupsi-Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK-IKM) yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Balitbangham) pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi periode bulan Agustus 2020.

Berikut unsur-unsur pelayanan yang ditanyakan pada survey untuk IKM :

  1. Informasi tentang persyaratan pelayanan dapat diperoleh dengan mudah;
  2. Informasi tentang persyaratan pelayanan dapat dipahami dengan jelas;
  3. Persyaratan pelayanan dapat dipenuhi dengan mudah;
  4. Persyaratan pelayanan wajar dan sesuai dengan keperluan;
  5. Informasi tentang prosedur/alur pelayanan dipahami dengan jelas;
  6. Prosedur/alur pelayanan dapat dipenuhi dengan mudah;
  7. Prosedur/alur pelayanan wajar dan sesuai dengan yang ditetapkan;
  8. Informasi waktu operasional pelayanan diketahui dengan jelas;
  9. Pelayanan diberikan sesuai dengan waktu operasional yang ditetapkan;
  10. Informasi waktu penyelesaian pelayanan diketahui dengan jelas;
  11. Pelayanan yang diterima sesuai dengan waktu penyelesaian pelayanan yang ditetapkan;
  12. Informasi tentang daftar produk/jasa layanan dapat diketahui dengan jelas;
  13. Seluruh produk/jasa layana berfungsi dan mudah diakses;
  14. Petugas pelayanan memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang memadai secara manual dan sistem aplikasi;
  15. Petugas pelayanan memberikan solusi kepada pengguna apabila ada permasalahan;
  16. Petugas cepat dalam melayani;
  17. Fasilitas pengaduan (tempat pengaduan/hotline/call center) jelas dan mudah diakses;
  18. Tersedia ruang kunjungan yang nyaman;
  19. Proses pengaduan mudah dilaksanakan;
  20. Petugas pelayanan pengaduan dapat memberikan solusi kepada pelapor apabila ada permasalahan;
  21. Ada kepastian tindak lanjut atas penanganan pengaduan.

Sedangkan untuk Indeks Persepsi Korupsi (IPK), berikut unsur-unsur pelayanan yang ditanyakan dalam survey :

  1. Prosedur/alur pelayanan tidak berpotensi menimbulkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
  2. Petugas pelayanan tidak diskriminatif (SARA);
  3. Petugas dalam meberikan pelayanan tidak meminta/menuntut imbalan uang/barang;
  4. Tidak terdapat praktek percaloan/perantara yang tidak resmi;
  5. Tidak terdapat pungutan di luar ketentuan yang resmi (pungutan liar);
  6. Pelayanan yang diterima sesuai dengan daftar layanan yang tersedia;
  7. Tidak ada diskriminasi dalam penanganan pengaduan;
  8. Petugas pelayanan menolak pemberian uang/barang terkait pelayanan yang diberikan.

Akselerasi Satu Data Indonesia melalui SADA (Satu Data Kumham)

Mendukung kegiatan akselerasi Satu Data Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM meluncurkan SADA (Satu Data Kumham) dengan memanfaatkan teknologi  informasi yang melalui Dashboard Executive sebagai Single Source of Truth di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Demi berjalannya perwujudan SADA, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi mengikuti kegiatan pembahasan SADA dan Dashboard Executive secara daring di ruang rapat Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi, Selasa (25/08).

Kegiatan Pembahasan SADA (Satu Data Kumham) dan Dashboard Executive secara daring

Pembahasan SADA diawali dengan pembahasan tahapan integrasi data di unit utama Kementerian Hukum dan HAM yang disampaikan oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Hermansyah Siregar. Ada 5 tahapan yang perlu dilakukan yaitu :

  1. Inventarisasi data;
  2. Pembangunan infrastruktur integrasi data;
  3. Pengolahan data;
  4. Penataan dashboard;
  5. Pembahasan hak akses data.

Dari kelima tahapan di atas, Hermansyah menyampaikan saat ini unit utama  sudah sampai ke tahapan ke-4.

Selanjutnya disampaikan dashboard executive yang menampilkan data-data dari unit utama. Kegiatan pembahasan dilanjutkan dengan pemaparan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Bambang Rantam Sariwanto, dengan menyampaikan bahwa integrasi data diperlukan untuk mewujudkan e-goverment di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya data yang telah terintegrasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh pengambil kebijakan. Kegiatan diakhiri dengan diskusi yang membahas laporan serta kendala dari masing-masing unit pusat terkait tahapan integrasi data.

Tim Roren Sekjen Kemenkumham Evaluasi Kenaikan Kelas Kanim Bekasi

Tim Roren (Biro Perencanaan) Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM beserta tim dari Sekretariat Jenderal Direktorat Jenderal Imigrasi mengunjungi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi, Senin (25/08). Tim Roren yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Analisis, Penataan, dan Evaluasi Kelembagaan II Sari Mesfriati disambut oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi Wahyu Hidayat beserta jajaran pejabat yang tengah bertugas.

Kasubbag Analisis, Perencanaan dan Evaluasi Kelembagaan Sari Mesfriati didampingi oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi Wahyu Hidayat saat melakukan kegiatan evaluasi kenaikan kelas Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi

Dalam kegiatan tersebut, dilakukan serangkaian evaluasi dalam rangka meninjau kesiapan kenaikan kelas Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi. Seperti meninjau kegiatan pelayanan paspor dan izin tinggal, serta fasilitas penunjang pelayanan seperti ruang tunggu, ruang bermain anak, serta area parkir pemohon. Dalam kunjungannya, Sari berharap kualitas dan kuantitas pelayanan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi dapat ditingkatkan. Selain itu, fasilitas penunjang yang tersedia juga dapat ditingkatkan demi meningkatkan kepuasan pemohon akan pelayanan keimigrasian.

Layanan Eazy Paspor Hadir di Sakura Regency

Layanan Eazy Paspor Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi hadir melayani pemohon yang bermukim di Sakura Regency, Kota Bekasi, Rabu (05/08). Kegiatan Eazy Paspor diselenggarakan di gedung serbaguna Sakura Regency, dimulai sejak pukul 09.00 dan berakhir pada pukul 16.00. Layanan Eazy Paspor melayani 69 pemohon yang terdiri dari 22 pemohon paspor elektronik, 43 pemohon paspor biasa, dan 4 pemohon ditolak permohonannya. Proses penyerahan berkas permohonan, foto, rekam biometrik, dan wawancara dilakukan di tempat dengan menghadirkan 2 booth wawancara. Prosedur kesehatan diterapkan selama kegiatan berlangsung. Suhu tubuh diperiksa terlebih dahulu sebelum memasuki gedung serbaguna, dan pemohon diminta untuk cuci tangan sebelum dan sesudah mengikuti tahapan proses permohonan paspor. Selama kegiatan berlangsung, para pemohon juga dianjurkan untuk menjaga jarak antar satu dengan yang lain.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi Wahyu Hidayat memantau pelaksanaan pelayanan Eazy Paspor

Pemohon yang akan masuk diukur suhu tubuhnya oleh petugas

Pemohon melakukan cuci tangan sebelum mengikuti tahapan permohonan paspor

Proses foto dan rekam biometrik pemohon paspor

Layanan Eazy Paspor merupakan pelayanan paspor secara kolektif yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, dimana pemohon bisa mengajukan permohonan layanan Eazy Paspor ke kantor imigrasi terdekat. Layanan Eazy Paspor melayani komunitas besar seperti kantor, sekolah, warga perumahan, ataupun komunitas besar dengan jumlah pemohon minimal 50 pemohon. Pelayanan paspor yang dilayani meliputi permohonan paspor baru dan penggantian paspor, dan tidak melayani permohonan paspor hilang atau rusak. Penanggung jawab kelompok yang mengajukan permohonan juga melampirkan daftar pemohon serta jenis pelayanan paspor yang dibutuhkan, untuk selanjutnya disetujui oleh pejabat imigrasi terkait. Nantinya petugas akan datang ke tempat dan waktu yang telah disepakati, dan seluruh tahapan proses permohonan akan dilakukan di tempat. Layanan Eazy Paspor bisa dilaksanakan di hari/waktu kerja atau di luar hari/waktu kerja.

Kakanwil : “Tetap Berikan Pelayanan Yang Terbaik Dalam Kondisi Apapun”

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat Liberti Sitinjak beserta seluruh jajaran Pimpinan Tinggi (Pimti) Pratama mengunjungi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi, Selasa (12/05). Kunjungan ini dimaksudkan dalam rangka memberikan penguatan bagi seluruh jajaran pejabat serta pegawai di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi, mengingat saat ini Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi tengah dalam proses menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Liberti Sitinjak saat memberikan pengarahan di depan pejabat dan pegawai.

 

Dalam arahannya, Liberti mengungkapkan bahwa seluruh unsur yang ada di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi harus saling bekerja sama dan satu suara dalam upaya mendapatkan predikat WBK. Liberti sendiri menargetkan 90% Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat mendapatkan predikat WBK dan WBBM tahun ini. Sehingga pihaknya terus memberikan pengarahan kepada seluruh UPT untuk bisa mewujudkan hal tersebut. Liberti juga meminta kepada seluruh pejabat dan pegawai untuk tetap memberikan pelayanan terbaik, walaupun kondisi saat ini berbeda setelah penetapan status pandemi global COVID-19. Setiap pejabat dan pegawai diminta untuk tetap menjaga kondisi, dan memperhatikan setiap protokol kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada pemohon.

Pembatasan Pelayanan Paspor

Pembatasan Pelayanan Paspor

Menindaklanjuti penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid-19) di Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi memberlakukan beberapa kebijakan terbaru melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-2114 Tahun 2020 tentang Pembatasan Layanan Keimigrasian Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Kantor Imigrasi. Untuk pelayanan paspor, dibatasi hanya melayani pemohon yang memiliki kebutuhan mendesak. Selain itu, kuota antrian yang tersedia di aplikasi Layanan Paspor Online dan alamat web antrian.imigrasi.go.id akan ditutup untuk sementara waktu.

Kebijakan Terbaru Untuk Pelayanan Asing

Sedangkan untuk pelayanan izin tinggal, setiap Orang Asing yang sudah berada di Indonesia setelah tanggal 05 Februari 2020 dan izin tinggalnya akan habis tidak perlu mengajukan izin tinggal darurat. Jika masa berlaku izin tinggalnya sudah habis (overstay) akan dikenakan biaya beban Rp. 0,- (mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM).

Seluruh kebijakan ini berlaku mulai tanggal 24 Maret 2020 hingga diterbitkan kebijakan terbaru terkait dengan pelayanan keimigrasian di kantor imigrasi.

IDAMAN Hadir di Kabupaten Bekasi

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi bersama salah satu petugas IDAMAN.

 

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi hadir memeriahkan kegaiatan Launching Inovasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kab. Bekasi yang diselenggarakan di Polres Metro Kab. Bekasi, Rabu (11/03). Dalam kegiatan ini, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi hadir dengan program inovasi IDAMAN (Imigrasi Datang Melayani Anda). Program ini merupakan program layanan paspor, dimana petugas akan datang langsung kepada pemohon. Program IDAMAN hadir sebagai bentuk implikasi salah satu fungsi keimigrasian yakni fungsi pelayanan. Saat ini, program IDAMAN sudah melayani pemohon calon jamaah haji asal Kab. Bekasi, bekerja sama dengan pihak Kementerian Agama Kab. Bekasi.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi saat menyampaikan program inovasi IDAMAN.

Perkuat Nilai-Nilai Pembangunan Zona Integritas Demi Tercapainya Predikat WBK/WBBM

Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Heru Tjondro bersama jajaran menyambangi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi dalam rangka penguatan nilai-nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM), Selasa (10/03). Sebelum menyampaikan paparan, dilakukan kunjungan ke Gerai Pelayanan Publik (GPP) Plasa Cibubur untuk melihat langsung kegiatan pelayanan keimigrasian yang disediakan di sana.

Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat melihat langsung pelayanan keimigrasian di GPP Plasa Cibubur

 

Setelah melakukan kunjungan, Heru Tjondro langsung bergegas menuju ke Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi guna menyampaikan paparan terkait nilai-nilai penguatan ZI kepada seluruh jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi. Dalam paparannya, ditekankan bahwa nilai-nilai penguatan ZI bisa diterapkan dengan baik dan maksimal jika setiap pegawai berkomitmen dan konsisten dan menjalani setiap nilai-nilai pembangunan ZI di lingkungan kantor. Hal ini dibutuhkan agar pembangunan ZI yang dilakukan bisa berdampak positif bagi keberlangsungan kegiatan kantor, khususnya di bidang pelayanan.

Heru Tjondro saat tengah menyampaikan paparan terkait nilai-nilai pembangunan ZI.

Rubah Budaya dan Pola Pikir, Baru Bisa Dapat Predikat WBK/WBBM!

Staf Ahli Bidang Ekonomi Ir. Razuli, M.Si saat memberikan arahan kepada seluruh jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi

Pembangunan Zona Integritas (ZI) untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan salah satu program reformasi birokrasi yang berfokus pada pencegahan tindak korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk bisa mencapai dua hal tersebut, diperlukan pola pikir dan budaya kerja yang mengacu pada pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini yang ditekankan oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ir. Razuli, M.Si saat melakukan kunjungan ke Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi, Selasa (18/02). Dalam kunjungannya bersama dengan tim dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, beliau juga memberikan arahan terkait dengan hal-hal apa saja yang dapat menunjang satuan kerja untuk dapat meraih predikat WBK/WBBM. Selain perubahan pola pikir dan budaya kerja setiap pegawai, tidak dapat dipungkiri perlunya penanaman nilai-nilai yang terdapat dalam deklarasi janji kinerja tahun 2020. Di antaranya membangun SDM yang unggul melalui program Kemenkumham Corporate University, dimana program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya. Nantinya kualitas SDM yang baik tentunya akan menunjang target satuan kerjanya untuk bekerja lebih baik, terlebih bagi satuan kerja yang memiliki target meraih predikat WBK/WBBM.

Apel Pengarahan Pencanangan Zona Integritas (ZI) dan Target Meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

 

Menghadapi target meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun ini, diadakan apel pagi, Kamis (13/02). Bertindak sebagai pembina apel yakni Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi Petrus Teguh Aprianto. Dalam amanatnya, beliau memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran pegawai di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi untuk senantiasa memberikan yang terbaik dalam menjalankan setiap tugas dan fungsinya. Beliau juga menyampaikan bahwa saat ini tim pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI) sedang bergerak untuk memenuhi berbagai macam kriteria yang masuk dalam penilaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), sehingga diharapkan para pegawai yang tidak termasuk ke dalam tim untuk bisa memberikan dukungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.