,

Melanggar Aturan Keimigrasian, 11 Warga Negara Asing Diamankan Imigrasi Bekasi

 

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi Petrus Teguh Aprianto beserta jajaran saat konferensi pers di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi.

 

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi menggelar konferensi pers terkait diamankannya 11 Warga Negara Asing di Aula Kantor Imigirasi Kelas II Non TPI Bekasi, Rabu (13/02/2019). Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi Petrus Teguh Aprianto menjelaskan, ke-11 Warga Negara Asing yang terdiri dari 10 WN Nigeria dan 1 WN Ghana ini diamankan saat digelar pemeriksaan keimigrasian di kawasan Apartemen Center Point Kota Bekasi, Selasa (12/02/2019). Pemeriksaan dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat sekitar terkait aktivitas Warga Negara Asing di kawasan tersebut. Saat pemeriksaan berlangsung, 7 WN tidak bisa menunjukkan dokumen keimigrasian, sedangkan 4 WN lainnya izin tinggalnya sudah habis (overstay). Ke-4 WN tersebut masuk ke Indonesia menggunakan Visa On Arrival (VOA) dan sudah berada di Indonesia melebihi batas waktu maksimal yakni 60 hari.

Dari hasil pemeriksaan sementara, selain mengamankan 11 WNA, turut diamankan juga beberapa barang bukti seperti paspor, laptop, handphone, modem, dan sejumlah simcard yang ditemukan di apartemen. Selain itu, ke-11 WNA juga akan menjalani pemeriksaan lebih dalam terkait aktivitas yang dilakukan di Indonesia. Karena tidak menutup kemungkinan, ke-11 WNA tidak hanya melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, namun juga undang-undang lainnya yang berlaku.

Beliau pun mengapresiasi tanggapnya masyarakat dalam memberikan laporan terkait keberadaan orang asing di lingkungannya, dan berharap kerjasama yang baik antara instansi terkait dan masyarakat dapat terus terjalin dan ditingkatkan di masa yang akan datang sebagai bentuk tindakan preventif terhadap keamanan masyarakat.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bulan Januari 2019

Berikut disampaikan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bulan Januari 2019, dimana survey dilakukan melalui pengisian kuisioner dengan jumlah responden sebanyak 54 orang. Dari hasil survey tersebut, didapat angka IKM sebesar 73.83 dengan kategori baik.

,

PELAYANAN PASPOR BERBASIS HAM DI HARI DISABILITAS INTERNASIONAL TAHUN 2018

Serangkaian kegiatan pelayanan paspor bagi penyandang disabilitas di Hari Disabilitas Internasional (HDI) Tahun 2018.

Dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional (HDI) Tahun 2018, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi berkesempatan untuk ambil bagian dalam rangkaian acara peringatan HDI 2018 yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia di kawasan Summarecon Mal Bekasi (SMB) pada hari Minggu s.d. Senin (02/12-03/12). Dalam acara tersebut, dibuka pelayanan paspor berbasis HAM yang dikhususkan untuk penyandang disabilitas, baik itu untuk permohonan paspor baru, ataupun penggantian paspor untuk paspor 48 halaman. Di acara tersebut, dibuka juga pelayanan khusus penyandang disabilitas seperti pembuatan dan perpanjangan SIM D, pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA), pemeriksaan alat dengar gratis, dan pelayanan lain yang berkaitan dengan penyandang disabilitas.

Selama pelayanan berlangsung, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi memberikan beberapa kemudahan bagi para pemohon, yakni :
– Antrian walk-in bagi para penyandang disabilitas;
– Hadirnya petugas yang bertugas khusus membantu mobilitas pemohon;
– Pembayaran paspor yang dilayani langsung oleh PT. Pos Indonesia;
– Pengiriman paspor dibantu oleh PT. Pos Indonesia;
Hal ini dilakukan demi memberikan kemudahan dan memaksimalkan pelayanan kepada para pemohon disabilitas.

Pemeriksaan berkas permohonan paspor baru oleh petugas.

Kepala Sub Seksi Dokumen Perjalanan Lukito Leksono bersama dengan salah satu pemohon tunawicara yang tengah menunggu proses foto dan wawancara.

Petugas tengah mewawancarai salah satu pemohon tunarungu.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Danis Paskah memberikan tas souvenir kepada salah satu pemohon disabilitas yang sudah selesai melakukan foto dan wawancara.

Selama 2 hari pelayanan paspor berlangsung, sebanyak 33 pemohon paspor mengajukan permohonan paspor baru dan penggantian paspor 48 halaman. Proses pemeriksaan berkas, foto dan wawancara langsung dilakukan di tenant. Setelahnya, pemohon bisa membayar ke mobil PT. Pos Indonesia yang letaknya tidak jauh dari tenant. Pemohon tidak perlu datang lagi ke kantor imigrasi untuk mengambil paspor, karena paspor akan dikirimkan langsung oleh PT. Pos Indonesia menuju ke alamat rumah pemohon.

Proses pelayanan paspor berbasis HAM juga tidak hanya diberikan di momen tertentu seperti Hari Disabilitas Internasional kemarin, namun juga diberikan kepada seluruh masyarakat yang dilayani di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi. Dimana disediakan jalur khusus pengguna kursi roda, jalur khusus pemohon prioritas (batita, lansia, penyandang disabilitas, serta orang sakit) yang selanjutnya akan diprioritaskan dalam antrian foto dan wawancara. Hal ini dilakukan semata-mata untuk melaksanakan visi dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yakni “Masyarakat Mendapatkan Kepastian Hukum”.

KAKANWIL KUMHAM JABAR KUKUHKAN 70 TIM PORA BEKASI DAN BUKA DISEMINASI APLIKASI QR CODE

BEKASI– Kantor Imigrasi Klas II Bekasi pagi tadi, senin (26/03/18) mengukuhkan 70 anggota Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) yang terdiri dari unsur tingkat kecamatan, Kabupaten dan Kota di wilayah kerja Kantor Imigrasi kelas II Bekasi dan gelar kegiatan Diseminasi Pemanfaatan Quick Respon (QR) Code dalam rangka Pengawasan Orang Asing dan Aplikasi Pelaporan Orang di Hotel Harris Bekasi. […]

Immigration goes to Campus

Sosialisasikan Izin Tinggal Bagi Mahasiswa Asing, Imigrasi Bekasi Anjangsana ke Kampus President University.

Bekasi (8/3) – Kantor Imigrasi Kelas II Bekasi mengadakan sosialisasi keimigrasian kepada mahasiswa asing di Kampus President University Bekasi pada Kamis (8/3). Materi yang disampaikan seputar prosedur Izin tinggal bagi mahasiswa asing yang belajar di kampus tersebut.

Mahasiswa asing terlihat antusias memenuhi ruangan tempat diadakannya sosialisasi. Mereka pun tidak melewatkan kesempatan tersebut untuk menanyakan permasalahan yang terkait dengan izin tinggal selama belajar di Indonesia.

Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas II Bekasi, Imam Aditias Bahagio mewakili Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Bekasi, Sutrisno mengatakan bahwa tujuan acara ini ialah agar mendekatkan Imigrasi dengan para mahasiswa asing sekaligus mengedukasi tentang kebijakan-kebijakan keimigrasian yang berkaitan langsung dengan mereka.

“Kami sengaja hadir di sini agar informasi tentang izin tinggal bagi mahasiswa asing ini bisa sampai dan tepat sasaran,” ujarnya.

Sebagai narasumber utama yaitu Tessar Bayu Setyaji, Kepala Seksi Izin Tinggal Terbatas di Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian. Dalam paparannya Tessar mengatakan bahwa mahasiswa asing tidak diperbolehkan melakukan kegiatan belajar dengan menggunakan visa kunjungan.

“Boleh pakai visa kunjungan hanya sekedar pendaftaran atau seleksi, kalau diterima belum boleh melakukan kegiatan belajar sebelum izin tinggalnya dikonversi ke ITAS ( Izin Tinggal Terbatas),” jelasnya.

Kemudian dalam sesi tanya jawab, mahasiswa asing banyak mempertanyakan tentang kebijakan larangan bekerja baik part time maupun full time. Hal ini karena aturan keimigrasian tidak memperkenankan mahasiswa asing yang sedang belajar bisa sambil bekerja di Indonesia.

“Tetapi sudah ada langkah awal pembahasan, bahwasannya wacana mahasiswa boleh part time atau kerja sampingan, tetapi masih dalam tahap pembahasan awal oleh Sub Direktorat Visa di Ditjen Imigrasi,” ungkapnya.

KAKANWIL KEMENKUMHAM JABAR MENEMUI BUPATI BEKASI

CIKARANG– Kakanwil Kemenkumham Jabar, Indro Purwoko didampingi Kadiv Yankumham, Seprizal Kadivpas Molyanto, Kabid HAM Hasbullah, Kasubid Produk Hukum Daerah Rudy A Taufik, Kasubid HAM Dani Kusmawan, Kalapas kelas III Cikarang Kadek Anton serta Plh. Kakanim Bekasi Imam Adityas, Rabu (23/08/17) melakukan audensi dengan Bupati Bekasi di rumah dinasnya.

Dalam audensi tersebut rombongan Kemenkumham Jabar di sambut langsung oleh Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin yang didampingi Sekda Pemkab Bekasi, Udju. dalam kunjungannya Kakanwil Kemenkumham Jabar merupakan kunjungan  bersilaturahmi  dengan Pemkab Bekasi.

Adapun dalam isi audiensinya Kakanwil Kemenkumham Jabar, Indro Purwoko menyampaikan beberapa hal, salah satunya terkait Pembentukan Desa Sadar Hukum, Kab/Kota Peduli HAM, Pembentukan Unit Kerja Keimigrasian (UKK) dan Layanan Paspor bagi masyatakat di Kabupaten Bekasi serta Koordinasi terkait bantuan kendaraan operasional di Lembaga Pemasyarakatan, fasilitas kesehatan, pembinaan pendidikan di Lapas Cikarang Kabupaten Bekasi.

Selain itu, Kakanwil Kemenkumham Jabar menyampaikan  kepada Bupati agar terus bersinergi dengan para Ka UPT yang ada di wilayah Kota Bekasi dengan melakukan kerjasama sekaligus memeinta dukungannya dari  Pemkab Bekasi dalam membantu warga binaan pemasyarakatan khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya warga binaan di Lapas Cikarang. Juga turut membantu terkait sarana dan prasarana nya karena warga binaan yang ada di Lapas Cikarang penghuninya sebagian adalah warga Bekasi.

KUNJUNGAN KAKANWIL KEMENKUMHAM JABAR PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II BEKASI

BEKASI– Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Selasa (22/8/17). melakukan kunjungan ke Kantor Imigrasi Kelas II Bekasi di Jalan Ahmad Yani No 2 Kayuringin Barat Kota Bekasi.

Dalam kunjungannya Kakanwil Kemenkumham Jabar, Indro Purwoko yang di dampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Seprizal dan Kepala Bidang Hukum, Ahmad Kapi Sutisna meninjau langsung para pemohon paspor saat mengantri di loket antrian Kantor Imigrasi Kelas II Bekasi.

Kakanwil, Indro Purwoko berdialog langsung dengan para pemohon, ia menanyakan bagaimana  pelayanan sejauh ini yang dilakukan petugas kapada para pemohon. Selain itu, Kakanwil juga mengecek langsung mobil layanan pembayaran paspor, loket antrian foto, loket wawancara dan loket pengambilan paspor serta sarana dan prasana yang lainnya yang ada di Kantor Imigrasi tersebut.

Kakanwil juga mengontrol  kondisi ruang tahanan DETENI yang dihuni oleh dua orang warga negara asing (WNA), yaitu kewarganegaraan RRC dan kewarganegaraan Nigeria yang telah melanggar hukum dan ditahan oleh petugas Kantor Imigrasi Bekasi.

Kemudian Kakanwil juga memberikan pengarahan kepada staf dan para petugas agar memberikan pelayanan kepada masyarakat harus lebih baik dan ia juga menanyakan ke sejumlah staf pimpinan terkait proses pembangunan gedung Kantor Imigrasi yang baru dan dalam waktu dekat akan dilakukan pemindahan serta dibangunkan oleh pihak Pemkot Bekasi di daerah Teluk Pucung dan meninjau site plane/maket gedung Kantor Imigrasi kelas II Bekasi baru, yang sudah ada.

                                                                             

PENGUMUMAN