Direktorat Jenderal Imigrasi Adakan Sosialisasi dan Evaluasi Peningkatan Penerbitan Paspor Elektronik dan Implementasi APAPO

Pemaparan materi terkait Sosialisasi dan Evaluasi Peningkatan Penerbitan Paspor dan Implementasi APAPO.

Dalam rangka peningkatan mutu kualitas pelayanan di bidang keimigrasian khususnya bagi Warga Negara Indonesia (WNI), Direktorat Jenderal Imigrasi mengadakan kegiatan Sosialisasi dan Evaluasi Peningkatan Penerbitan Paspor Elektronik dan Implementasi Antrian Pendaftaran Paspor Online (APAPO) yang berlangsung di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi, Rabu (25/09). Turut hadir dalam kegiatan ini yakni Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi Petrus Teguh Aprianto beserta Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan Lukito Leksono. Dalam kegiatan ini, dipaparkan jumlah paspor elektronik dan paspor non elektronik yang sudah didistribusikan ke seluruh unit kerja, serta paspor yang sudah tercetak di sepanjang tahun 2019. Selain itu, dipaparkan juga dinamika penggunaan aplikasi Antrian Pendaftaran Paspor Online (APAPO) versi 2 yang sudah mulai digunakan sejak akhir tahu 2018. Rencananya, di akhir tahun akan diuji coba paspor dengan bahan polikarbonat, dimana akan ada 4 kantor imigrasi yang akan ditunjuk sebagai pilot project untuk paspor ini. Jika tidak mengalami kendala, maka ke depannya seluruh paspor elektronik akan berganti bahan dari yang saat ini digunakan menjadi memiliki tambahan bahan polikarbonat di dalamnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan data dan kualitas dari paspor elektronik Indonesia, dimana saat ini sudah banyak negara yang mengimplementasikan paspor berbahan polikarbonat.

,

Kakanim Hadiri Penandatangan MoU antara Polrestro Bekasi Kota dengan Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya

Kakanim bersama pejabat di lingkungan Polrestro Bekasi Kota dan Ombudsman Jakarta Raya

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi Petrus Teguh Aprianto beserta jajaran menghadiri Apel Penandatanganan MoU antara Polres Metro Bekasi Kota dan Ombudsman perwakilan Jakarta Raya, Selasa (24/09) di lapangan Polres Metro Bekasi Kota. Kegiatan ini juga dihadiri oleh para pejabat struktural dari berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Penandatanganan MoU ini sendiri terkait dengan koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan pelayanan publik di lingkungan wilayah kerja Polres Metro Bekasi Kota, termasuk di dalamnya terdapat Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi. Dari penandatangan MoU ini diharapkan terjalin koordinasi yang baik antara Ombudsman dan Polrestro Bekasi Kota terkait dengan pelayanan publik yang maksimal, dan kepercayaan serta kepuasan publik meningkat akan pelayanan yang diberikan oleh setiap instansi pemerintah yang berada di dalam wilayah kerja Polres Metro Bekasi Kota.

,

Coffee Morning Dalam Rangka Penguatan Nilai-Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2019

Setelah pemaparan materi terkait Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2019 oleh Inspektorat Jenderal, dilakukan kegiatan internalisasi dalam rangka penguatan nilai-nilai Reformasi Birokrasi (RB) dalam bentuk coffee morning di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi, Senin (02/09). Kegiatan coffee morning sendiri dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi Petrus Teguh Aprianto pada jam 07.00 WIB. Dalam kegiatan ini, disampaikan hasil pemaparan materi terkait PMPRB Tahun 2019 oleh Inspektorat Jenderal yang dilakukan pada minggu sebelumnya, dan menyampaikan bahwa Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi dicanangkan untuk diusulkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2019 kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Diharapkan seluruh pegawai turut membantu mensukseskan setiap kegiatan kantor yang berkaitan dengan PMPRB Tahun 2019. Kegiatan ditutup dengan sarapan bersama sebelum memulai kegiatan pelayanan.

,

Pemaparan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2019 oleh Inspektorat Jenderal

Dalam rangka penguatan nilai-nilai dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2019, Inspektoran Jenderal Kementerian Hukum dan HAM yang diwakili oleh Inspektur Wilayah II Tholib berkesempatan untuk berkunjung ke Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi, Rabu (28/08). Dalam kunjungannya, Tholib memaparkan secara menyeluruh terkait PMPRB Tahun 2019, serta target Kementerian Hukum dan HAM dalam PMPRB Tahun 2019. Dalam paparannya, disampaikan juga rencana pengusulan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) berbasis PMPRB Tahun 2019 kepada pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

 

Selain pemaparan materi terkait PMPRB Tahun 2019, Tholib juga memantau secara langsung pelayanan keimigrasian yang tengah berlangsung di baik itu di bagian pelayanan paspor maupun di bagian izin tinggal. Diharapkan setelah penyampaian materi terkait PMPRB Tahun 2019, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi siap untuk diajukan sebagai UPT berbasis PMPRB Tahun 2019.

,

Kunjungan Kantor Imigrasi Bekasi ke Kodim 0507/Bekasi

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi, Petrus Teguh Aprianto beserta jajaran berkunjung ke Kodim 0507/Bekasi, Kamis (22/08). Kunjungan ini diterima langsung oleh Dandim 0507/Bekasi, Letkol Inf. Rama Pratama. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka menjalin silaturrahim dan koordinasi terkait dengan beberapa hal yang sudah tersinergi sebelumnya, mengingat Dandim 0507/Bekasi saat ini baru dilantik pada tanggal 07 Agustus yang lalu. Diharapkan setelah kunjungan ini, kerjasama yang sudah terjalin semakin baik ke depannya.

, ,

Perayaan Hari Kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi

Perayaan Hari Kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi berlangsung meriah. Diawali dengan upacara bendera pada jam 08.00 di lapangan upacara, bertindak sebagai inspektur upacara yakni Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi, Petrus Teguh Aprianto. Dalam upacara ini juga turut disematkan penghargaan Satyalancana Karya Satya 10 tahun kepada pegawai atas nama Lukito Leksono dan Inoumy, serta dilakukan penyerahan paspor gratis kepada 4 pemohon yang lahir pada tanggal 17 Agustus.

Setelah upacara bendera selesai, acara dilanjutkan dengan kegiatan perlombaan yang diikuti oleh seluruh pegawai dan keluarga besar pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi di lapangan parkir basement. Acara yang dimulai pada pukul 10.00 pagi ini diawali dengan kegiatan perlombaan untuk anak-anak usia 6-14 tahun seperti lomba makan kerupuk, lomba memasukkan pulpen ke dalam botol, lomba memindahkan belut, dan lomba memindahkan air dengan menggunakan busa. Setelahnya dilanjutkan dengan perlombaan untuk dewasa seperti lomba memindahkan tepung, lomba joget dengan balon, serta lomba makan bakpau.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) paruh pertama Agustus 2019

Berikut disampaikan data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) periode 1-15 Agustus 2019. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini merupakan hasil survey dari 1561 responden yang merupakan pemohon paspor baru dan penggantian di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi.

,

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi Resmi Pindah Per 01 Juli 2019.

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi akan resmi pindah ke lokasi gedung baru yang terletak di Jl. Perjuangan, Kel. Teluk Pucung, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, dimana lokasinya berada di sebelah Kantor Kelurahan Teluk Pucung. Di lokasi kantor baru ini, ruangan pelayanan baik untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) lebih luas dibandingkan dengan lokasi kantor saat ini. Terdiri dari 11 booth foto dan wawancara untuk WNI, 2 booth foto dan wawancara untuk WNA, serta 4 loket pelayanan untuk WNA. Berikut tautan lokasi kantor baru yang dapat diakses di : https://goo.gl/maps/4sxyb1q3p3dT3kPy9

, ,

KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI BEKASI AKAN SEGERA DIPINDAHKAN.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Liberti Sitinjak, beserta jajaran berkesempatan untuk meninjau langsung persiapan pelayanan di lokasi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi yang baru yang terletak di kawasan Teluk Pucung, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Rabu (29/05).

 

Kakanwil Kemenkumham Jabar beserta jajaran melakukan peninjauan ke gedung baru Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi.

 

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi sendiri saat ini masih menempati gedung yang berada di kawasan Ahmad Yani, Kota Bekasi. Untuk memaksimalkan pelayanan keimigrasian, baik untuk WNI ataupun WNA, maka diputuskan pelayanan dipindah ke kantor baru yang secara sarana dan prasarana lebih memadai. Liberti sendiri memperkirakan, operasional pelayanan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi baru akan diresmikan pada awal bulan Juli, mengingat sampai saat ini pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan masih dalam proses. Setelah mengunjungi lokasi gedung baru, Liberti beserta jajaran juga berkesempatan untuk memberikan pengarahan terkait pelayanan dan penguatan nilai-nilai pada jajaran struktural di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi.

,

Melanggar Aturan Keimigrasian, 11 Warga Negara Asing Diamankan Imigrasi Bekasi

 

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi Petrus Teguh Aprianto beserta jajaran saat konferensi pers di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi.

 

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi menggelar konferensi pers terkait diamankannya 11 Warga Negara Asing di Aula Kantor Imigirasi Kelas II Non TPI Bekasi, Rabu (13/02/2019). Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi Petrus Teguh Aprianto menjelaskan, ke-11 Warga Negara Asing yang terdiri dari 10 WN Nigeria dan 1 WN Ghana ini diamankan saat digelar pemeriksaan keimigrasian di kawasan Apartemen Center Point Kota Bekasi, Selasa (12/02/2019). Pemeriksaan dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat sekitar terkait aktivitas Warga Negara Asing di kawasan tersebut. Saat pemeriksaan berlangsung, 7 WN tidak bisa menunjukkan dokumen keimigrasian, sedangkan 4 WN lainnya izin tinggalnya sudah habis (overstay). Ke-4 WN tersebut masuk ke Indonesia menggunakan Visa On Arrival (VOA) dan sudah berada di Indonesia melebihi batas waktu maksimal yakni 60 hari.

Dari hasil pemeriksaan sementara, selain mengamankan 11 WNA, turut diamankan juga beberapa barang bukti seperti paspor, laptop, handphone, modem, dan sejumlah simcard yang ditemukan di apartemen. Selain itu, ke-11 WNA juga akan menjalani pemeriksaan lebih dalam terkait aktivitas yang dilakukan di Indonesia. Karena tidak menutup kemungkinan, ke-11 WNA tidak hanya melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, namun juga undang-undang lainnya yang berlaku.

Beliau pun mengapresiasi tanggapnya masyarakat dalam memberikan laporan terkait keberadaan orang asing di lingkungannya, dan berharap kerjasama yang baik antara instansi terkait dan masyarakat dapat terus terjalin dan ditingkatkan di masa yang akan datang sebagai bentuk tindakan preventif terhadap keamanan masyarakat.