,

Pembatasan Pelayanan Paspor

Pembatasan Pelayanan Paspor

Menindaklanjuti penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid-19) di Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi memberlakukan beberapa kebijakan terbaru melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-2114 Tahun 2020 tentang Pembatasan Layanan Keimigrasian Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Kantor Imigrasi. Untuk pelayanan paspor, dibatasi hanya melayani pemohon yang memiliki kebutuhan mendesak. Selain itu, kuota antrian yang tersedia di aplikasi Layanan Paspor Online dan alamat web antrian.imigrasi.go.id akan ditutup untuk sementara waktu.

Kebijakan Terbaru Untuk Pelayanan Asing

 

Sedangkan untuk pelayanan izin tinggal, setiap Orang Asing yang sudah berada di Indonesia setelah tanggal 05 Februari 2020 dan izin tinggalnya akan habis tidak perlu mengajukan izin tinggal darurat. Jika masa berlaku izin tinggalnya sudah habis (overstay) akan dikenakan biaya beban Rp. 0,- (mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM).

 

Seluruh kebijakan ini berlaku mulai tanggal 24 Maret 2020 hingga diterbitkan kebijakan terbaru terkait dengan pelayanan keimigrasian di kantor imigrasi.

,

IDAMAN Hadir di Kabupaten Bekasi

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi bersama salah satu petugas IDAMAN.

 

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi hadir memeriahkan kegaiatan Launching Inovasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kab. Bekasi yang diselenggarakan di Polres Metro Kab. Bekasi, Rabu (11/03). Dalam kegiatan ini, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi hadir dengan program inovasi IDAMAN (Imigrasi Datang Melayani Anda). Program ini merupakan program layanan paspor, dimana petugas akan datang langsung kepada pemohon. Program IDAMAN hadir sebagai bentuk implikasi salah satu fungsi keimigrasian yakni fungsi pelayanan. Saat ini, program IDAMAN sudah melayani pemohon calon jamaah haji asal Kab. Bekasi, bekerja sama dengan pihak Kementerian Agama Kab. Bekasi.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi saat menyampaikan program inovasi IDAMAN.

,

Perkuat Nilai-Nilai Pembangunan Zona Integritas Demi Tercapainya Predikat WBK/WBBM

Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Heru Tjondro bersama jajaran menyambangi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi dalam rangka penguatan nilai-nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM), Selasa (10/03). Sebelum menyampaikan paparan, dilakukan kunjungan ke Gerai Pelayanan Publik (GPP) Plasa Cibubur untuk melihat langsung kegiatan pelayanan keimigrasian yang disediakan di sana.

Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat melihat langsung pelayanan keimigrasian di GPP Plasa Cibubur

 

Setelah melakukan kunjungan, Heru Tjondro langsung bergegas menuju ke Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi guna menyampaikan paparan terkait nilai-nilai penguatan ZI kepada seluruh jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi. Dalam paparannya, ditekankan bahwa nilai-nilai penguatan ZI bisa diterapkan dengan baik dan maksimal jika setiap pegawai berkomitmen dan konsisten dan menjalani setiap nilai-nilai pembangunan ZI di lingkungan kantor. Hal ini dibutuhkan agar pembangunan ZI yang dilakukan bisa berdampak positif bagi keberlangsungan kegiatan kantor, khususnya di bidang pelayanan.

Heru Tjondro saat tengah menyampaikan paparan terkait nilai-nilai pembangunan ZI.

Rubah Budaya dan Pola Pikir, Baru Bisa Dapat Predikat WBK/WBBM!

Staf Ahli Bidang Ekonomi Ir. Razuli, M.Si saat memberikan arahan kepada seluruh jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi

Pembangunan Zona Integritas (ZI) untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan salah satu program reformasi birokrasi yang berfokus pada pencegahan tindak korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk bisa mencapai dua hal tersebut, diperlukan pola pikir dan budaya kerja yang mengacu pada pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini yang ditekankan oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ir. Razuli, M.Si saat melakukan kunjungan ke Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi, Selasa (18/02). Dalam kunjungannya bersama dengan tim dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, beliau juga memberikan arahan terkait dengan hal-hal apa saja yang dapat menunjang satuan kerja untuk dapat meraih predikat WBK/WBBM. Selain perubahan pola pikir dan budaya kerja setiap pegawai, tidak dapat dipungkiri perlunya penanaman nilai-nilai yang terdapat dalam deklarasi janji kinerja tahun 2020. Di antaranya membangun SDM yang unggul melalui program Kemenkumham Corporate University, dimana program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya. Nantinya kualitas SDM yang baik tentunya akan menunjang target satuan kerjanya untuk bekerja lebih baik, terlebih bagi satuan kerja yang memiliki target meraih predikat WBK/WBBM.

, ,

Apel Pengarahan Pencanangan Zona Integritas (ZI) dan Target Meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

 

Menghadapi target meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun ini, diadakan apel pagi, Kamis (13/02). Bertindak sebagai pembina apel yakni Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi Petrus Teguh Aprianto. Dalam amanatnya, beliau memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran pegawai di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi untuk senantiasa memberikan yang terbaik dalam menjalankan setiap tugas dan fungsinya. Beliau juga menyampaikan bahwa saat ini tim pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI) sedang bergerak untuk memenuhi berbagai macam kriteria yang masuk dalam penilaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), sehingga diharapkan para pegawai yang tidak termasuk ke dalam tim untuk bisa memberikan dukungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

, ,

Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2020

Sebagai bentuk komitmen untuk memberikan pelayanan publik terbaik, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi mengadakan acara Penandatanganan Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2020 dan Pencanangan  Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Dalam acara ini, hadir sebagai saksi yakni perwakilah dari pihak Kodim 0507/Bekasi, Polres Metro Bekasi, Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, dan Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2020 sendiri bertemakan “Transformasi Sumber Daya Manusia Digital” yang memuat poin-poin sebagai berikut :

  • mewujudkan SDM Unggul melalui implementasi Kemenkumham Corporate University;
  • mengembangkan team work dan e-government dalam mewujudkan good governance,
  • meningkatkan akses layanan hukum dan HAM berkeadilan,
  • revitalisasi Kanwil Kemenkumham sebagai Law and Human Right Centre,
  • meningkatkan keramahtamahan dalam pelayanan masyarakat, dan
  • menjadi role model dan memberikan kinerja terbaik kepada organisasi guna meningkatkan Satker predikat WBK WBBM.

Menghadapi target Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi di tahun ini, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi Petrus Teguh Aprianto optimis akan hal tersebut. Beliau berharap seluruh jajaran pegawai di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi dapat mengimplementasi pon-poin janji kinerja tahun ini, sehingga target predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dapat diraih.

,

Direktorat Jenderal Imigrasi Keluarkan Kebijakan Terbaru bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT)

 

Menanggapi ditetapkannya Virus Corona (2019-nCoV) sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) pada tanggal 30 Januari 2020, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa, dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa Bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok. Peraturan ini mencakup beberapa hal, di antaranya :

  1. Penghentian sementara pemberian Bebas Visa Kunjungan dan Visa bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Orang Asing dari negara RRT yang pernah tinggal atau berkunjung ke RRT dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkunjung ke Indonesia;
  2. Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, dan Visa Tinggal Terbatas Saat Kedatangan tidak dapat diberikan kepada Orang Asing yang pernah tinggal atau berkunjung ke RRT dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum permohonan diajukan;
  3. Pemberian Izin Tinggal keadaan terpaksa dapat diberikan bagi Warga Negara RRT dengan ketentuan :
    1. Adanya wabah virus Corona yang ditetapkan sebagai PHEIC oleh WHO;
    2. Tidak adanya alat angkut yang membawa keluar wilayah Negara Republik Indonesia.
  4. Pemberian Izin Tinggal keadaan terpaksa tidak diberikan kepada pemegang izin tinggal yang masih berlaku dan dapat diperpanjang sesuai peraturan yang berlaku.

Direktorat Jenderal Imigrasi mengeluarkan Surat Edaran Nomor IMI-0954.GR.01.01 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa, dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa Bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok sebagai respon atas diberlakukannya peraturan tersebut dengan rincian sebagai berikut :

  1. Memberikan Izin Tinggal keadaan terpaksa kepada pemohon yang memenuhi ketentuan dengan melampirkan :
    1. Paspor kebangsaan/dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku;
    2. Visa; dan/atau
    3. Izin tinggal yang dimiliki.
  2. Izin Tinggal keadaan terpaksa diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk setiap kali perpanjangan;
  3. Dikenakan biaya beban sesuai peraturan perundang-undangan sebelum diberikannya Izin Tinggal keadaan terpaksa.

Peraturan ini berlaku sampai tanggal 29 Februari 2020 dan akan dievaluasi kembali setelahnya.

,

Rincian DIPA Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi Tahun 2020

Berikut disampaikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi Tahun 2020.

Rincian DIPA Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi Tahun 2020

Direktorat Jenderal Imigrasi Adakan Sosialisasi dan Evaluasi Peningkatan Penerbitan Paspor Elektronik dan Implementasi APAPO

Pemaparan materi terkait Sosialisasi dan Evaluasi Peningkatan Penerbitan Paspor dan Implementasi APAPO.

Dalam rangka peningkatan mutu kualitas pelayanan di bidang keimigrasian khususnya bagi Warga Negara Indonesia (WNI), Direktorat Jenderal Imigrasi mengadakan kegiatan Sosialisasi dan Evaluasi Peningkatan Penerbitan Paspor Elektronik dan Implementasi Antrian Pendaftaran Paspor Online (APAPO) yang berlangsung di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi, Rabu (25/09). Turut hadir dalam kegiatan ini yakni Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi Petrus Teguh Aprianto beserta Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan Lukito Leksono. Dalam kegiatan ini, dipaparkan jumlah paspor elektronik dan paspor non elektronik yang sudah didistribusikan ke seluruh unit kerja, serta paspor yang sudah tercetak di sepanjang tahun 2019. Selain itu, dipaparkan juga dinamika penggunaan aplikasi Antrian Pendaftaran Paspor Online (APAPO) versi 2 yang sudah mulai digunakan sejak akhir tahu 2018. Rencananya, di akhir tahun akan diuji coba paspor dengan bahan polikarbonat, dimana akan ada 4 kantor imigrasi yang akan ditunjuk sebagai pilot project untuk paspor ini. Jika tidak mengalami kendala, maka ke depannya seluruh paspor elektronik akan berganti bahan dari yang saat ini digunakan menjadi memiliki tambahan bahan polikarbonat di dalamnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan data dan kualitas dari paspor elektronik Indonesia, dimana saat ini sudah banyak negara yang mengimplementasikan paspor berbahan polikarbonat.

,

Kakanim Hadiri Penandatangan MoU antara Polrestro Bekasi Kota dengan Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya

Kakanim bersama pejabat di lingkungan Polrestro Bekasi Kota dan Ombudsman Jakarta Raya

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi Petrus Teguh Aprianto beserta jajaran menghadiri Apel Penandatanganan MoU antara Polres Metro Bekasi Kota dan Ombudsman perwakilan Jakarta Raya, Selasa (24/09) di lapangan Polres Metro Bekasi Kota. Kegiatan ini juga dihadiri oleh para pejabat struktural dari berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Penandatanganan MoU ini sendiri terkait dengan koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan pelayanan publik di lingkungan wilayah kerja Polres Metro Bekasi Kota, termasuk di dalamnya terdapat Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi. Dari penandatangan MoU ini diharapkan terjalin koordinasi yang baik antara Ombudsman dan Polrestro Bekasi Kota terkait dengan pelayanan publik yang maksimal, dan kepercayaan serta kepuasan publik meningkat akan pelayanan yang diberikan oleh setiap instansi pemerintah yang berada di dalam wilayah kerja Polres Metro Bekasi Kota.