, ,

Apel Pengarahan Pencanangan Zona Integritas (ZI) dan Target Meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

 

Menghadapi target meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun ini, diadakan apel pagi, Kamis (13/02). Bertindak sebagai pembina apel yakni Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi Petrus Teguh Aprianto. Dalam amanatnya, beliau memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran pegawai di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi untuk senantiasa memberikan yang terbaik dalam menjalankan setiap tugas dan fungsinya. Beliau juga menyampaikan bahwa saat ini tim pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI) sedang bergerak untuk memenuhi berbagai macam kriteria yang masuk dalam penilaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), sehingga diharapkan para pegawai yang tidak termasuk ke dalam tim untuk bisa memberikan dukungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

, ,

Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2020

Sebagai bentuk komitmen untuk memberikan pelayanan publik terbaik, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi mengadakan acara Penandatanganan Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2020 dan Pencanangan  Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Dalam acara ini, hadir sebagai saksi yakni perwakilah dari pihak Kodim 0507/Bekasi, Polres Metro Bekasi, Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, dan Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2020 sendiri bertemakan “Transformasi Sumber Daya Manusia Digital” yang memuat poin-poin sebagai berikut :

  • mewujudkan SDM Unggul melalui implementasi Kemenkumham Corporate University;
  • mengembangkan team work dan e-government dalam mewujudkan good governance,
  • meningkatkan akses layanan hukum dan HAM berkeadilan,
  • revitalisasi Kanwil Kemenkumham sebagai Law and Human Right Centre,
  • meningkatkan keramahtamahan dalam pelayanan masyarakat, dan
  • menjadi role model dan memberikan kinerja terbaik kepada organisasi guna meningkatkan Satker predikat WBK WBBM.

Menghadapi target Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi di tahun ini, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi Petrus Teguh Aprianto optimis akan hal tersebut. Beliau berharap seluruh jajaran pegawai di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi dapat mengimplementasi pon-poin janji kinerja tahun ini, sehingga target predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dapat diraih.

, ,

KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI BEKASI AKAN SEGERA DIPINDAHKAN.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Liberti Sitinjak, beserta jajaran berkesempatan untuk meninjau langsung persiapan pelayanan di lokasi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi yang baru yang terletak di kawasan Teluk Pucung, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Rabu (29/05).

 

Kakanwil Kemenkumham Jabar beserta jajaran melakukan peninjauan ke gedung baru Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi.

 

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi sendiri saat ini masih menempati gedung yang berada di kawasan Ahmad Yani, Kota Bekasi. Untuk memaksimalkan pelayanan keimigrasian, baik untuk WNI ataupun WNA, maka diputuskan pelayanan dipindah ke kantor baru yang secara sarana dan prasarana lebih memadai. Liberti sendiri memperkirakan, operasional pelayanan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi baru akan diresmikan pada awal bulan Juli, mengingat sampai saat ini pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan masih dalam proses. Setelah mengunjungi lokasi gedung baru, Liberti beserta jajaran juga berkesempatan untuk memberikan pengarahan terkait pelayanan dan penguatan nilai-nilai pada jajaran struktural di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi.

,

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Lakukan Lawatan Kerja Perdana ke Kanim Bekasi.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Liberti Sitinjak yang didampingi oleh pimpinan tinggi pratama yakni Kepala Divisi Keimigrasian, Ari Budijanto, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Abdul Aris, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Heriyanto serta Kepala Divisi Administrasi, Ceno Hersusetiokartiko melakukan lawatan kerja ke Kantor Imigrasi Klas II Non TPI Bekasi, Kamis (04/04/19). Dalam lawatan kerja perdananya semenjak dilantik bulan Maret lalu, Liberti beserta jajaran menyempatkan diri untuk mengunjungi ruang tunggu wawancara paspor dan berbincang-bincang dengan beberapa pemohon paspor yang tengah diproses permohonannya.

Setelahnya, agenda dilanjutkan dengan penguatan nilai Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada seluruh pejabat struktural dan pegawai yang ada di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi. Didahului oleh pengarahan oleh Kepala Divisi Keimigrasian, Ari Budijanto, terkait dengan pemberian pelayanan oleh pegawai serta kaitannya dengan nilai-nilai Zona Integritas (ZI), dilanjutkan oleh pengarahan dari Liberti Sitinjak terkait diusulkannya Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi sebagai UPT dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan arahan kepada seluruh pejabat struktural dan pegawai untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilu 2019.

,

Melanggar Aturan Keimigrasian, 11 Warga Negara Asing Diamankan Imigrasi Bekasi

 

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi Petrus Teguh Aprianto beserta jajaran saat konferensi pers di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi.

 

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi menggelar konferensi pers terkait diamankannya 11 Warga Negara Asing di Aula Kantor Imigirasi Kelas II Non TPI Bekasi, Rabu (13/02/2019). Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi Petrus Teguh Aprianto menjelaskan, ke-11 Warga Negara Asing yang terdiri dari 10 WN Nigeria dan 1 WN Ghana ini diamankan saat digelar pemeriksaan keimigrasian di kawasan Apartemen Center Point Kota Bekasi, Selasa (12/02/2019). Pemeriksaan dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat sekitar terkait aktivitas Warga Negara Asing di kawasan tersebut. Saat pemeriksaan berlangsung, 7 WN tidak bisa menunjukkan dokumen keimigrasian, sedangkan 4 WN lainnya izin tinggalnya sudah habis (overstay). Ke-4 WN tersebut masuk ke Indonesia menggunakan Visa On Arrival (VOA) dan sudah berada di Indonesia melebihi batas waktu maksimal yakni 60 hari.

Dari hasil pemeriksaan sementara, selain mengamankan 11 WNA, turut diamankan juga beberapa barang bukti seperti paspor, laptop, handphone, modem, dan sejumlah simcard yang ditemukan di apartemen. Selain itu, ke-11 WNA juga akan menjalani pemeriksaan lebih dalam terkait aktivitas yang dilakukan di Indonesia. Karena tidak menutup kemungkinan, ke-11 WNA tidak hanya melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, namun juga undang-undang lainnya yang berlaku.

Beliau pun mengapresiasi tanggapnya masyarakat dalam memberikan laporan terkait keberadaan orang asing di lingkungannya, dan berharap kerjasama yang baik antara instansi terkait dan masyarakat dapat terus terjalin dan ditingkatkan di masa yang akan datang sebagai bentuk tindakan preventif terhadap keamanan masyarakat.

,

PELAYANAN PASPOR BERBASIS HAM DI HARI DISABILITAS INTERNASIONAL TAHUN 2018

Serangkaian kegiatan pelayanan paspor bagi penyandang disabilitas di Hari Disabilitas Internasional (HDI) Tahun 2018.

Dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional (HDI) Tahun 2018, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi berkesempatan untuk ambil bagian dalam rangkaian acara peringatan HDI 2018 yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia di kawasan Summarecon Mal Bekasi (SMB) pada hari Minggu s.d. Senin (02/12-03/12). Dalam acara tersebut, dibuka pelayanan paspor berbasis HAM yang dikhususkan untuk penyandang disabilitas, baik itu untuk permohonan paspor baru, ataupun penggantian paspor untuk paspor 48 halaman. Di acara tersebut, dibuka juga pelayanan khusus penyandang disabilitas seperti pembuatan dan perpanjangan SIM D, pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA), pemeriksaan alat dengar gratis, dan pelayanan lain yang berkaitan dengan penyandang disabilitas.

Selama pelayanan berlangsung, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi memberikan beberapa kemudahan bagi para pemohon, yakni :
– Antrian walk-in bagi para penyandang disabilitas;
– Hadirnya petugas yang bertugas khusus membantu mobilitas pemohon;
– Pembayaran paspor yang dilayani langsung oleh PT. Pos Indonesia;
– Pengiriman paspor dibantu oleh PT. Pos Indonesia;
Hal ini dilakukan demi memberikan kemudahan dan memaksimalkan pelayanan kepada para pemohon disabilitas.

Pemeriksaan berkas permohonan paspor baru oleh petugas.

Kepala Sub Seksi Dokumen Perjalanan Lukito Leksono bersama dengan salah satu pemohon tunawicara yang tengah menunggu proses foto dan wawancara.

Petugas tengah mewawancarai salah satu pemohon tunarungu.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Danis Paskah memberikan tas souvenir kepada salah satu pemohon disabilitas yang sudah selesai melakukan foto dan wawancara.

Selama 2 hari pelayanan paspor berlangsung, sebanyak 33 pemohon paspor mengajukan permohonan paspor baru dan penggantian paspor 48 halaman. Proses pemeriksaan berkas, foto dan wawancara langsung dilakukan di tenant. Setelahnya, pemohon bisa membayar ke mobil PT. Pos Indonesia yang letaknya tidak jauh dari tenant. Pemohon tidak perlu datang lagi ke kantor imigrasi untuk mengambil paspor, karena paspor akan dikirimkan langsung oleh PT. Pos Indonesia menuju ke alamat rumah pemohon.

Proses pelayanan paspor berbasis HAM juga tidak hanya diberikan di momen tertentu seperti Hari Disabilitas Internasional kemarin, namun juga diberikan kepada seluruh masyarakat yang dilayani di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi. Dimana disediakan jalur khusus pengguna kursi roda, jalur khusus pemohon prioritas (batita, lansia, penyandang disabilitas, serta orang sakit) yang selanjutnya akan diprioritaskan dalam antrian foto dan wawancara. Hal ini dilakukan semata-mata untuk melaksanakan visi dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yakni “Masyarakat Mendapatkan Kepastian Hukum”.

,

“Gerakan Ayo Kerja, Kami PASTI !” Kantor Imigrasi Kelas III Bekasi

web1

Bekasi – (01/06/2015) Secara serentak hari ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM bertekad melaksanakan kegiatan Revolusi Mental yang merupakan implementasi Reformasi Birokrasi khususnya di area manajemen perubahan.

Dalam sambutan Menkumham yang disampaikan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Bekasi, Is Edy Ekoputranto, SH “Gerakan ini penting, karena saat ini kita berada dalam “pelayaran” menuju pulau tujuan dengan “kapal Kabinet Indonesia Kerja”. Bekerja berarti berkarya. Berkarya berarti menghasilkan sesuatu yang nyata. Bukan hanya dalam bentuk konsep yang tanpa makna, tetapi harus berbentuk satu operasionalisasi tindakan yang dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat dan bangsa. Bekerja dengan kerangka acuan kerja yang jelas, jadwal yang tepat serta mekanisme yang benar. Bukan besar atau kecilnya perubahan,yang diharapkan, tetapi semangat untuk terus berkarya dalam situasi apapun dengan tetap mengedepankan integritas dan etika profesi, serta tak kenal lelah dan tak kenal menyerah.
Kerja keras, kerja cerdas serta kerja ikhlas itulah karakter aparatur yang “ PROFESIONAL”. Dan yang lebih penting, dalam mempertanggungjawabkan penggunaan uang Negara harus lebih baik dan benar, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inilah ciri-ciri aparatur Negara yang “AKUNTABEL”.
Bekerja dalam kebersamaan tentu lebih maksimal hasilnya dibandingkan dalam kesendirian. Ibarat lidi saat sendiri dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, namun saat berada dalam ikatan berbentuk sapu maka pekerjaan besar dalam membersihkan kotoran dapat diselesaikan dengan sempurna dan inilah makna dari “SINERGI”.
Di sisi lain kita selaku aparatur pemerintah harus menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Apabila kita telah mampu melaksanakan hal tersebut, maka kita menjadi aparatur yang memegang teguh nilai-nilai “TRANSPARAN”.
Melakukan pembaharuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga mampu menguatkan peran organisasi Kementerian Hukum dan HAM untuk terus berprestasi. Karena sejatinya, kesadaran itulah yang menjadikan kita sebagai aparatur yang “INOVATIF”.

Di akhir sambutan, Menteri mengamanahkan “Melalui Gerakan “Ayo Kerja, Kami PASTI” saya titipkan energi saya kepada Saudara-saudara sekalian. Beliau mengajak seluruh jajaran untuk mensukseskan dengan membuktikan dan tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita mampu menjadi aparatur Negara yang Professional, Akuntabel, Sinergis, Transparan dan Inovatif. Sekali lagi, mari kita bersama-sama sukseskan Gerakan “Ayo Kerja,Kami PASTI”.Serta tidak lupa meminta doa, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,memohon pertolongan agar senantiasa diberikan kekuatan dalam pengabdian bagi kejayaan bangsa dan Negara Indonesia tercinta.

web2
Salam Pembaharuan! (jawab)“Kami PASTI”.

Dalam kegiatan ini dilakukan pula penandatanganan pakta integritas oleh pegawai Kantor Imigrasi Kelas III Bekasi dan penyematan pin KAMI PASTI secara simbolis.
web3

Setelah kegiatan apel selesai, kegiatan dilanjutkan dengan “Dialog Interaktif Bagi Pemohon Paspor RI Dalam Rangka Pencanangan Gerakan AYO KERJA, KAMI PASTI!” (RR)
web4