Direktorat Jenderal Imigrasi Adakan Sosialisasi dan Evaluasi Peningkatan Penerbitan Paspor Elektronik dan Implementasi APAPO

Pemaparan materi terkait Sosialisasi dan Evaluasi Peningkatan Penerbitan Paspor dan Implementasi APAPO.

Dalam rangka peningkatan mutu kualitas pelayanan di bidang keimigrasian khususnya bagi Warga Negara Indonesia (WNI), Direktorat Jenderal Imigrasi mengadakan kegiatan Sosialisasi dan Evaluasi Peningkatan Penerbitan Paspor Elektronik dan Implementasi Antrian Pendaftaran Paspor Online (APAPO) yang berlangsung di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi, Rabu (25/09). Turut hadir dalam kegiatan ini yakni Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi Petrus Teguh Aprianto beserta Kepala Subseksi Dokumen Perjalanan Lukito Leksono. Dalam kegiatan ini, dipaparkan jumlah paspor elektronik dan paspor non elektronik yang sudah didistribusikan ke seluruh unit kerja, serta paspor yang sudah tercetak di sepanjang tahun 2019. Selain itu, dipaparkan juga dinamika penggunaan aplikasi Antrian Pendaftaran Paspor Online (APAPO) versi 2 yang sudah mulai digunakan sejak akhir tahu 2018. Rencananya, di akhir tahun akan diuji coba paspor dengan bahan polikarbonat, dimana akan ada 4 kantor imigrasi yang akan ditunjuk sebagai pilot project untuk paspor ini. Jika tidak mengalami kendala, maka ke depannya seluruh paspor elektronik akan berganti bahan dari yang saat ini digunakan menjadi memiliki tambahan bahan polikarbonat di dalamnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan data dan kualitas dari paspor elektronik Indonesia, dimana saat ini sudah banyak negara yang mengimplementasikan paspor berbahan polikarbonat.

,

Kakanim Hadiri Penandatangan MoU antara Polrestro Bekasi Kota dengan Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya

Kakanim bersama pejabat di lingkungan Polrestro Bekasi Kota dan Ombudsman Jakarta Raya

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi Petrus Teguh Aprianto beserta jajaran menghadiri Apel Penandatanganan MoU antara Polres Metro Bekasi Kota dan Ombudsman perwakilan Jakarta Raya, Selasa (24/09) di lapangan Polres Metro Bekasi Kota. Kegiatan ini juga dihadiri oleh para pejabat struktural dari berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Penandatanganan MoU ini sendiri terkait dengan koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan pelayanan publik di lingkungan wilayah kerja Polres Metro Bekasi Kota, termasuk di dalamnya terdapat Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi. Dari penandatangan MoU ini diharapkan terjalin koordinasi yang baik antara Ombudsman dan Polrestro Bekasi Kota terkait dengan pelayanan publik yang maksimal, dan kepercayaan serta kepuasan publik meningkat akan pelayanan yang diberikan oleh setiap instansi pemerintah yang berada di dalam wilayah kerja Polres Metro Bekasi Kota.

,

Coffee Morning Dalam Rangka Penguatan Nilai-Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2019

Setelah pemaparan materi terkait Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2019 oleh Inspektorat Jenderal, dilakukan kegiatan internalisasi dalam rangka penguatan nilai-nilai Reformasi Birokrasi (RB) dalam bentuk coffee morning di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi, Senin (02/09). Kegiatan coffee morning sendiri dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi Petrus Teguh Aprianto pada jam 07.00 WIB. Dalam kegiatan ini, disampaikan hasil pemaparan materi terkait PMPRB Tahun 2019 oleh Inspektorat Jenderal yang dilakukan pada minggu sebelumnya, dan menyampaikan bahwa Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi dicanangkan untuk diusulkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2019 kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Diharapkan seluruh pegawai turut membantu mensukseskan setiap kegiatan kantor yang berkaitan dengan PMPRB Tahun 2019. Kegiatan ditutup dengan sarapan bersama sebelum memulai kegiatan pelayanan.

,

Pemaparan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2019 oleh Inspektorat Jenderal

Dalam rangka penguatan nilai-nilai dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2019, Inspektoran Jenderal Kementerian Hukum dan HAM yang diwakili oleh Inspektur Wilayah II Tholib berkesempatan untuk berkunjung ke Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi, Rabu (28/08). Dalam kunjungannya, Tholib memaparkan secara menyeluruh terkait PMPRB Tahun 2019, serta target Kementerian Hukum dan HAM dalam PMPRB Tahun 2019. Dalam paparannya, disampaikan juga rencana pengusulan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) berbasis PMPRB Tahun 2019 kepada pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

 

Selain pemaparan materi terkait PMPRB Tahun 2019, Tholib juga memantau secara langsung pelayanan keimigrasian yang tengah berlangsung di baik itu di bagian pelayanan paspor maupun di bagian izin tinggal. Diharapkan setelah penyampaian materi terkait PMPRB Tahun 2019, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi siap untuk diajukan sebagai UPT berbasis PMPRB Tahun 2019.