Rubah Budaya dan Pola Pikir, Baru Bisa Dapat Predikat WBK/WBBM!

Staf Ahli Bidang Ekonomi Ir. Razuli, M.Si saat memberikan arahan kepada seluruh jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi

Pembangunan Zona Integritas (ZI) untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan salah satu program reformasi birokrasi yang berfokus pada pencegahan tindak korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk bisa mencapai dua hal tersebut, diperlukan pola pikir dan budaya kerja yang mengacu pada pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini yang ditekankan oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ir. Razuli, M.Si saat melakukan kunjungan ke Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi, Selasa (18/02). Dalam kunjungannya bersama dengan tim dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, beliau juga memberikan arahan terkait dengan hal-hal apa saja yang dapat menunjang satuan kerja untuk dapat meraih predikat WBK/WBBM. Selain perubahan pola pikir dan budaya kerja setiap pegawai, tidak dapat dipungkiri perlunya penanaman nilai-nilai yang terdapat dalam deklarasi janji kinerja tahun 2020. Di antaranya membangun SDM yang unggul melalui program Kemenkumham Corporate University, dimana program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya. Nantinya kualitas SDM yang baik tentunya akan menunjang target satuan kerjanya untuk bekerja lebih baik, terlebih bagi satuan kerja yang memiliki target meraih predikat WBK/WBBM.

, ,

Apel Pengarahan Pencanangan Zona Integritas (ZI) dan Target Meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

 

Menghadapi target meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun ini, diadakan apel pagi, Kamis (13/02). Bertindak sebagai pembina apel yakni Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi Petrus Teguh Aprianto. Dalam amanatnya, beliau memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran pegawai di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi untuk senantiasa memberikan yang terbaik dalam menjalankan setiap tugas dan fungsinya. Beliau juga menyampaikan bahwa saat ini tim pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI) sedang bergerak untuk memenuhi berbagai macam kriteria yang masuk dalam penilaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), sehingga diharapkan para pegawai yang tidak termasuk ke dalam tim untuk bisa memberikan dukungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

, ,

Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2020

Sebagai bentuk komitmen untuk memberikan pelayanan publik terbaik, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi mengadakan acara Penandatanganan Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2020 dan Pencanangan  Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Dalam acara ini, hadir sebagai saksi yakni perwakilah dari pihak Kodim 0507/Bekasi, Polres Metro Bekasi, Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, dan Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2020 sendiri bertemakan “Transformasi Sumber Daya Manusia Digital” yang memuat poin-poin sebagai berikut :

  • mewujudkan SDM Unggul melalui implementasi Kemenkumham Corporate University;
  • mengembangkan team work dan e-government dalam mewujudkan good governance,
  • meningkatkan akses layanan hukum dan HAM berkeadilan,
  • revitalisasi Kanwil Kemenkumham sebagai Law and Human Right Centre,
  • meningkatkan keramahtamahan dalam pelayanan masyarakat, dan
  • menjadi role model dan memberikan kinerja terbaik kepada organisasi guna meningkatkan Satker predikat WBK WBBM.

Menghadapi target Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi di tahun ini, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi Petrus Teguh Aprianto optimis akan hal tersebut. Beliau berharap seluruh jajaran pegawai di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi dapat mengimplementasi pon-poin janji kinerja tahun ini, sehingga target predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dapat diraih.

,

Direktorat Jenderal Imigrasi Keluarkan Kebijakan Terbaru bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT)

 

Menanggapi ditetapkannya Virus Corona (2019-nCoV) sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) pada tanggal 30 Januari 2020, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa, dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa Bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok. Peraturan ini mencakup beberapa hal, di antaranya :

  1. Penghentian sementara pemberian Bebas Visa Kunjungan dan Visa bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Orang Asing dari negara RRT yang pernah tinggal atau berkunjung ke RRT dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkunjung ke Indonesia;
  2. Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, dan Visa Tinggal Terbatas Saat Kedatangan tidak dapat diberikan kepada Orang Asing yang pernah tinggal atau berkunjung ke RRT dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum permohonan diajukan;
  3. Pemberian Izin Tinggal keadaan terpaksa dapat diberikan bagi Warga Negara RRT dengan ketentuan :
    1. Adanya wabah virus Corona yang ditetapkan sebagai PHEIC oleh WHO;
    2. Tidak adanya alat angkut yang membawa keluar wilayah Negara Republik Indonesia.
  4. Pemberian Izin Tinggal keadaan terpaksa tidak diberikan kepada pemegang izin tinggal yang masih berlaku dan dapat diperpanjang sesuai peraturan yang berlaku.

Direktorat Jenderal Imigrasi mengeluarkan Surat Edaran Nomor IMI-0954.GR.01.01 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa, dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa Bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok sebagai respon atas diberlakukannya peraturan tersebut dengan rincian sebagai berikut :

  1. Memberikan Izin Tinggal keadaan terpaksa kepada pemohon yang memenuhi ketentuan dengan melampirkan :
    1. Paspor kebangsaan/dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku;
    2. Visa; dan/atau
    3. Izin tinggal yang dimiliki.
  2. Izin Tinggal keadaan terpaksa diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk setiap kali perpanjangan;
  3. Dikenakan biaya beban sesuai peraturan perundang-undangan sebelum diberikannya Izin Tinggal keadaan terpaksa.

Peraturan ini berlaku sampai tanggal 29 Februari 2020 dan akan dievaluasi kembali setelahnya.